BUMN Harus Bertanggung Jawab, Presiden Tegaskan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Negara

BUMN Harus Bertanggung Jawab bukan sekadar pernyataan, tetapi sebuah penegasan sikap negara terhadap pengelolaan aset publik. Presiden Republik Indonesia menekankan bahwa seluruh Badan Usaha Milik Negara wajib menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, karena dana yang dikelola berasal dari rakyat. Dalam pernyataannya, Presiden mengingatkan bahwa direksi dan komisaris BUMN tidak boleh lepas tangan atas kinerja perusahaan, terlebih jika terjadi kerugian, penyimpangan, atau pengelolaan yang tidak efisien. Setiap kebijakan dan keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan administrasi negara. Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa era pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan di tubuh BUMN harus diakhiri. Pemerintah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMN agar benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, pelayanan publik, serta pembangunan nasional, bukan kepentingan segelintir elit. Dengan tanggung jawab yang jelas, diharapkan BUMN mampu menjadi pilar ekonomi nasional yang kuat, bersih, dan dipercaya masyarakat.